Sosialisasi Program Revitalisasi dan Pemetaan Potensi BBPPMPV/BPMPV KPTK

Perubahan nama lembaga PPPPTK (Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan menjadi Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi sesuai Permendikbud Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kemendikbud, dengan adanya perampingan Struktur organisasi memangkas sejumlah jabatan struktural dan mengalihkan ke jabatan fungsional tertentu

POLTEKAD KODIKLATAD Jalin Kerjasama
dengan BBPPMPV BOE

Perubahan regulasi dan perkembangan organisasi Kemendikbud yang membuat nama VEDC berganti nama mulai dari PPPGT, PPPPTK BOE dan sekarang berdasarkan Permendikbud Nomor 26 Tahun 2020 berganti menjadi BBPPMPV Bidang Otomotif dan Elektronika atau Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Otomotif dan Elektronika.

previous arrow
next arrow
Slider
Berita Pendidikan Berita Diklat Berita Instansi Artikel Progli
Berita Pendidikan di Indonesia Berita Diklat Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi
Bidang Otomotif dan Elektronika
Berita Instansi Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi
Bidang Otomotif dan Elektronika

Artikel Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi
Bidang Otomotif dan Elektronika

Selengkapnya Selengkapnya Selengkapnya Selengkapnya

 

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PPPPTK BOE MALANG

Definisi

  • Pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan/lembaga dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah, serta dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018)
  • Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat Jendral (Itjen) sebagai lembaga audit yang bebas dan mandiri turut melakukan pemeriksaan atas komponen yang mempengaruhi pendapatan negara dan merupakan penerimaan negara sesuai dengan undang-undang.

 

Dasar Hukum

  • Peraturan Pemerintah no. 82 tahun 2016
    Tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan


  • Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018
    Terkait PNBP Pasal 1 angka (1) tentang pungutan, pemanfaatan, pengelolaan sumber daya dan hak yang diperoleh negara di luar pajak dan hibah.
  • KMK No. 509 Tahun 2018
    Tentang Persetujuan Penggunaan dana PNBP yang berlaku di Kemendikbud. (Ijin BOE Bersama PPPPTK lain diperoleh Juni 2018)

 

Jenis PNBP

Sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 ada 6 (enam) jenis PNBP:
a. Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA)
b. Pelayanan (Fungsional)
c. Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)
d. Pengelolaan BMN (Umum)
e. Pengelolaan Dana
f. Hak Negara Lainnya

Jenis PNBP di KEMENDIKBUD

Pengelolaan BMN (PNBP Umum)

Merupakan penerimaan yang tidak berasal dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga, melainkan berasal dari pengelolaan kekayaan negara, penjualan dan atau pemanfaatan barang milik negara. Pengelolaan BMN tidak dapat digunakan tetapi harus disetor ke Kas Umum Negara.

Pelayanan (PNBP Fungsional)

Penerimaan yang berasal dari hasil pungutan kementerian negara/lembaga (K/L) atas persetujuan dari Kementerian Keuangan. Tarif PNBP Fungsional diatur oleh Peraturan Pemerintah dan dapat dipergunakan setelah mendapat ijin Kemenkeu.


Prinsip Umum Pemanfaatan BMN

  • Pemanfaatan BMN dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara.
  • Pemanfaatan BMN dilakukan dengan memperhatikan kepentingan negara dan kepentingan umum.
  • Pemanfaatan BMN dilakukan dengan tidak mengubah status kepemilikan BMN
  • BMN yang menjadi objek Pemanfaatan harus ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang.
  • Biaya pemeliharaan dan pengamanan BMN serta biaya pelaksanaan yang berkaitan dengan Pemanfaatan BMN dibebankan pada mitra Pemanfaatan.
  • Penerimaan negara dari Pemanfaatan BMN merupakan penerimaan negara yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Negara.
  • BMN yang menjadi objek Pemanfaatan dilarang dijaminkan atau digadaikan.

 

PNBP Umum BOE TAHUN 2018 dan 2019

Tahun 2018:

Rencana     : Rp. 145.000.000
Realisasi     : Rp. 199.657.000
Persentase  : 138 %

Tahun 2019:

Rencana     : Rp. 196.500.000
Realisasi     : Rp. 380.226.000
Persentase  : 192 %

 

PNBP Fungsional BOE TAHUN 2019

Tahun 2018:

Rencana     : Rp. 0
Realisasi     : Rp. 0
Persentase  : 0 %
Menggunakan Swakelola

 Tahun 2019:

Rencana     : Rp. 461.958.000
Realisasi     : Rp. 930.413.200
Persentase  : 201 %

 

Target PNBP Umum dan Fungsional BOE Tahun 2020

Umum (BMN):

Rp 105.000.000

Fungsional:

Sarpras sesuai Tusi    : Rp       95.000.000
Pengembangan SDM : Rp   1.003.812.000
Jumlah Total               :  Rp  1.203.812.000


Dokumen

PNBP Umum:

Tidak perlu dokumen khusus karena sifatnya hanya menyewa Barang Milik Negara (BMN).
Tarif ditentukan oleh  Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

PNBP Fungsional:

a.Sesuai PP no. 82 tahun 2016
b.Diklat di luar PP no. 82 tahun 2016

MoU (Nota Kesepahaman)
PKS (Perjanjian Kerjasama)
RAB (Rencana Anggaran Biaya)

c. Berbasis DIPA/APBN (pasal 5 UU no. 20 tahun 1997)

 

Mekanisme Pembayaran

PNPB Umum

Pembayaran langsung tanpa melalui MoU maupun PKS
Pembayaran 100 % sebelum penggunaan BMN dan disetor ke Kas Negara sejumlah 100%

PNBP Fungsional

1. Pembayaran bisa diatur dengan termin pembayaran
2. Pembayaran termin 1, sebelum dilaksanakan kegiatan
3. Minimal pembayaran termin 1 minimal sejumlah biaya bahan kegiatan
4. Pembayaran termin 1 dilaksanakan 5 hari kerja sebelum kegiatan dimulai
5. Termin pelunasan, diselesaikan sebelum kegiatan berakhir

Detail Mekanisme Pembayaran PNBP Fungsional

  1. Setelah pelanggan membayar kepada Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan segera menyetorkan ke kas negara
  2. Bendahara Penerimaan melakukan konfirmasi pembayaran ke KPPN (dibutuhkan waktu 4 hari)
  3. Bendahara Penerimaan membuat Maksimal Pencairan (MP) sejumlah 89 % dari total penerimaan yang disetorkan ke Kas Negara. 11 % masuk sebagai pendapatan negara
  4. MP diserahkan ke Bendahara Pengeluaran oleh Bendahara Penerimaan untuk proses pencairan yang digunakan untuk membiayai kegiatan (dibutuhkan waktu 2 hari)
  5. Bendahara Penerimaan membuat usulan Uang Muka (UM) untuk mengambil uang yang selanjutnya diserahkan untuk pembayaran honor pelaksana kegiatan.
  6. Bendahara Penerimaan menyetorkan Pajak (PPh 21)
  7. Untuk percepatan proses, panitia wajib segera menyelesaikan SPJ berupa file template
  8. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) segera dibuat dengan dasar SPJ yang dikerjakan oleh panitia.

RAB PNBP

RAB PNBP disusun sesuai dengan RAB DIPA (APBN) Khususnya pasal 5 UU no. 20 tahun 1997
Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”

Potensi Masalah

  • Pemungutan PNBP tanpa dasar hukum
  • Penggunaan langsung tanpa melalui mekanisme APBN
  • Adanya PNBP yang belum/terlambat disetor ke kas negara
  • Belum adanya ijin penggunaan BMN
  • Tarif BMN tidak sesuai tarif yang sebenarnya atau tidak memberi kontribusi penerimaan negara
  • Penerimaan oleh Satker tidak dilaporkan
  • Belum adanya PP tentang Jenis dan tarif PNBP Kemendikbud

 

 

Output Kegiatan Diklat Tahun 2019

   Kegiatan Sasaran Realisasi Prosentase
1  Diklat dan UKK Guru SMK  375   371   
2  Diklat Implementasi STEM SKK Revitalisasi  1.351   1.347  
3  Diklat Teknis SMK Revitalisasi  120   119   
4  Diklat PTK ke Luar Negeri Guru SMK  46   46   
5  Diklat UKK Guru SMK Papua dan Papua Barat  45   40  
6  Pembekalan Guru Inti PKP  594   594   
7  Diklat PKP SD dan SMK  21.300  20.509   
8  Bimtek Pengajar Diklat Penguatan Kepala Sekolah  397   396   
9  Diklat Penguatan Kepala Sekolah   6.750   6.738   
10  Diklat Penguatan Kepala Sekolah (Banpem LPD)  18.315  17.352   
11  Diklat Program PKKSK CPNS Guru Kejuruan  105   61   
12  Diklat PNBP  317   317   
                                                                  Selengkapnya      

Informasi Layanan Publik

 

 

 Maklumat Pelayanan  Survey
 Maklumat Pelayanan 2020  Hasil Survei Kepuasan Layanan Publik Jan s.d Juni 2020
   Hasil Survei Kepuasan Masyarakat 2019
 Diklat  Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
 Standar Pelayanan Program Pendidikan dan Pelatihan DIPA  Form Survei Performance Layanan Web
 Tentang PNBP  Form Survei Kepuasan Pelayanan Publik
 Daftar Diklat PNBP 2020  
Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Otomotif dan Elektronika (BBPPMPV BOE) adalah Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Bidang Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Otomotif dan Elektronika.    Layanan Pengaduan
 Fasilitas  Pengaduan Masyarakat
 Standar Pelayanan Sewa Fasilitas (PNBP Umum)  Prosedur Pengaduan
   SOP Layanan Pengaduan
   
 Penguatan Pengawasan  
 Laporan Gratifikasi Online  Info Grafis
   Whistleblowing System Kemdikbud   Info Grafis Benturan Kepentingan
   Sosialisasi SPIP di Website  Info Grafis Whistle Blowing System

 

2020
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN VOKASI
BIDANG OTOMOTIF DAN ELEKTRONIKA