Sosialisasi Program Revitalisasi dan Pemetaan Potensi BBPPMPV/BPMPV KPTK

Perubahan nama lembaga PPPPTK (Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan menjadi Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi sesuai Permendikbud Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kemendikbud, dengan adanya perampingan Struktur organisasi memangkas sejumlah jabatan struktural dan mengalihkan ke jabatan fungsional tertentu

POLTEKAD KODIKLATAD Jalin Kerjasama
dengan BBPPMPV BOE

Perubahan regulasi dan perkembangan organisasi Kemendikbud yang membuat nama VEDC berganti nama mulai dari PPPGT, PPPPTK BOE dan sekarang berdasarkan Permendikbud Nomor 26 Tahun 2020 berganti menjadi BBPPMPV Bidang Otomotif dan Elektronika atau Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Otomotif dan Elektronika.

previous arrow
next arrow
Slider
Berita Pendidikan Berita Diklat Berita Instansi Artikel Progli
Berita Pendidikan di Indonesia Berita Diklat Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi
Bidang Otomotif dan Elektronika
Berita Instansi Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi
Bidang Otomotif dan Elektronika

Artikel Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi
Bidang Otomotif dan Elektronika

Selengkapnya Selengkapnya Selengkapnya Selengkapnya

 

Prosedur Pengaduan

Unit Layanan Terpadu, Kemdikbud - Indonesia

  1. Layanan pengaduan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dikelola secara terpadu pada Unit Layanan Terpadu (ULT) Gedung C Lt.1, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, di bawah koodinasi Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat.
  2. Laporan pengaduan ke ULT Kemdikbud, dapat disampaikan secara langsung datang ke ULT maupun tidak langsung melalui telepon, SMS, email, surat, faks, dan laman. Adapun formulir Laporan pengaduan dapat diunduh melalui laman informasi dan pengaduan atau email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  3. Untuk pelapor pengaduan yang datang ke ULT harus mendaftarkan diri kepada petugas yang memberikan nomor antrian.
  4. Petugas ULT memberikan nomor antrian dan formulir data pengunjung untuk di isi dan mengarahkan untuk menuju tempat duduk tunggu yang sudah ditentukan sesuai dengan loket layanan yang diminta.
  5. Petugas loket memanggil nomor urut antrian pengunjung sesuai dengan layanan yang diminta sebanyak tiga kali dan jika tidak datang akan dilanjutkan pemanggilan ke nomor berikutnya dan akan dipanggil kembali setelah yang bersangkutan melapor ke petugas loket dengan meloncat tiga nomor antrian. Apabila terjadi alat komunikasi elektronik tidak berfungsi maka petugas ULT memanggil pemohon secara manual.
  6. Pengunjung menuju loket layanan dan menyerahkan nomor antrian dan formulir data pengunjung yang sudah di isi lengkap.

  7. Pelapor harus menyampaikan laporan secara tertulis yang menyertakan:
    a. Formulir Pengaduan yang telah diisi lengkap;
    b. Identitas diri pelapor yang sah dan masih berlaku (KTP/SIM);
    c. Tempat dan waktu kejadian pelanggaran;
    d. Bentuk pelanggaran yang terjadi;
    e. Identitas pelaku pelanggaran;
    f. Bukti fisik pelanggaran;

  8. Laporan atau pengaduan tersebut ditelaah dan diklasifikasikan oleh petugas melalui tahapan sebagai berikut:
    a. Identifikasi masalah;
    b. Pemeriksaan substansi pengaduan;
    c. Klarifikasi;
    d. Evaluasi bukti; dan
    e. Seleksi.

  9. Laporan atau pengaduan yang telah memenuhi persyaratan, akan ditindaklanjuti ke unit kerja terkait sesuai dengan jenis laporan dan pengaduannya.
  10. Unit kerja akan memproses dan melakukan investigasi lebih lanjut atas laporan dan pengaduan tersebut.
  11. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, jangka waktu penyelesaian pengaduan paling lambat 60 hari sejak berkas pengaduan dinyatakan lengkap.
  12. Identitas pelapor atau pengadu dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan perundang-undangan.
  13. Pelapor atau pengadu tidak di pungut biaya, namun jika ada dokumen yang harus di foto copy dan penggandaan CD dibebankan kepada pelapor atau pengadu.

 

Output Kegiatan Diklat Tahun 2019

   Kegiatan Sasaran Realisasi Prosentase
1  Diklat dan UKK Guru SMK  375   371   
2  Diklat Implementasi STEM SKK Revitalisasi  1.351   1.347  
3  Diklat Teknis SMK Revitalisasi  120   119   
4  Diklat PTK ke Luar Negeri Guru SMK  46   46   
5  Diklat UKK Guru SMK Papua dan Papua Barat  45   40  
6  Pembekalan Guru Inti PKP  594   594   
7  Diklat PKP SD dan SMK  21.300  20.509   
8  Bimtek Pengajar Diklat Penguatan Kepala Sekolah  397   396   
9  Diklat Penguatan Kepala Sekolah   6.750   6.738   
10  Diklat Penguatan Kepala Sekolah (Banpem LPD)  18.315  17.352   
11  Diklat Program PKKSK CPNS Guru Kejuruan  105   61   
12  Diklat PNBP  317   317   
                                                                  Selengkapnya      

Informasi Layanan Publik

 

 

 Maklumat Pelayanan  Survey
 Maklumat Pelayanan 2020  Hasil Survei Kepuasan Layanan Publik Jan s.d Juni 2020
   Hasil Survei Kepuasan Masyarakat 2019
 Diklat  Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
 Standar Pelayanan Program Pendidikan dan Pelatihan DIPA  Form Survei Performance Layanan Web
 Tentang PNBP  Form Survei Kepuasan Pelayanan Publik
 Daftar Diklat PNBP 2020  
Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Otomotif dan Elektronika (BBPPMPV BOE) adalah Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Bidang Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Otomotif dan Elektronika.    Layanan Pengaduan
 Fasilitas  Pengaduan Masyarakat
 Standar Pelayanan Sewa Fasilitas (PNBP Umum)  Prosedur Pengaduan
   SOP Layanan Pengaduan
   
 Penguatan Pengawasan  
 Laporan Gratifikasi Online  Info Grafis
   Whistleblowing System Kemdikbud   Info Grafis Benturan Kepentingan
   Sosialisasi SPIP di Website  Info Grafis Whistle Blowing System

 

2020
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN VOKASI
BIDANG OTOMOTIF DAN ELEKTRONIKA